Oleh : Pakdhe U ®
Jember.id.. Adakalanya menerapkan sustu sistem berbasis tekhnologi tinggi memang memudahkan. Seperti misalnya; sistem kartu tol elektronik, sistem pembayaran pajak kendaraan online dan beberapa contoh lainnya. Tapi, jika rangkaian dalam sistem tersebut tidak memenuhi unsur kelayakan, maka bisa jadi justru akan merepotkan. Entah jaringan infrastrukturnya yang masih tidak layak, sumber daya manusianya yang masih gagap atau justru sistemnya itu sendiri yang masih belum sempurna.
Saya cukup dekat dengan orang-orang yang berprofesi sebagai pendidik. Mereka sering mengeluhkan tentang penerapan pendataan sekolah maupun pendataan tenaga pendidik secara online. Yang selalu mereka keluhkan kepada saya adalah, sulitnya mereka memahami tekhnologi internet yang digunakan. Jangankan internet, memegang laptop saja baru kali ini mereka lakukan. Memang, mereka kebanyakan sudah cukup berumur dan merupakan produk sekolah jaman dulu yang masih belum mengenal komputer maupun internet.
Akhirnya, mereka dengan sedikit rasa sungkan (karena merasa selalu merepotkan saya), meminta tolong saya untuk melakukan update database mereka secara online. Dengan senang hati saya melakukan permintaan mereka serta sedikit banyak juga mengajari mereka tentang internet, komputer dan sebagainya. Meski begitu, tetap saja mereka merasa kesulitan memahami semua penjelasan saya. Saya hanya bisa memakluminya.
Yang saya ceritakan di atas adalah salah satu bentuk tidak adanya daya dukung penerapan tekhnologi tinggi dari sisi sumber daya manusianya. Lalu apa bedanya dengan sistem pembayaran pajak online? Kalau pembayaran pajak online, meskipun nasabah pembayar pajaknya gagap tekhnologi, mereka akan dilayani oleh petugas yang ada di mobil keliling yang tentunya sudah terlatih. Sedangkan bagi mereka yang membayar melalui ATM, sudah pasti mereka lebih melek tekhnologi jika dibanding dengan orang kebanyakan, karena mereka sudah memahami sistem perbankan dan sejenisnya.
Sekarang kembali ke sistem pendataan online. Suatu ketika saya berkunjung ke suatu daerah yang tergolong pelosok, di tepi hutan daerah perkebunan. Di tempat itu saya bertemu dengan sahabat karib yang kebetulan diangkat menjadi PNS di daerah tersebut. Secara sumber daya manusia, sahabat saya ini tergolong cerdas dan melek tekhnologi, karena memang berasal dari kota Malang.
Sama saja dengan rekan-rekan saya di rumah yang mengeluhkan sistem pendataan online, sahabat saya ini juga merasakan kerepotan saat harus melakukan update data secara online. Bahkan untuk melakukan hal tersebut, dia harus ke kota Kecamatan terdekat yang jaraknya sekitar 3 KM, melalui hutan dan jalan yang berbatu, dengan tujuan mendapatkan sinyal yang lebih stabil.
Di tempat itu sebenarnya ada jaringan telekomunikasi, yang dilayani dari BTS yang ada di kota Kecamatan terdekat. Tapi karena lokasinya yang tertutup hutan, sinyal yang didapatkan sangat tidak stabil. Padahal untuk melakukan update data online, kualitas jaringan harus stabil dan tanpa gangguan.
Mungkin, maksud Pemerintah menerapkan sistem online untuk pendataan individu pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk mempermudah administrasi dan menghindarkan kesalahan data jika dilakukan dengan cara manual. Tapi, seharusnya Pemerintah mempertimbangkan sisi sumber daya manusianya; walaupun terdidik, terpelajar (karena memang guru), tapi kebanyakan mereka sudah cukup berumur, mendekati pensiun dan merupakan produk sekolah jaman kegelapan (hehehe).
Pemerintah juga seharusnya mempertimbangkan dari sisi wilayah Indonesia yang kebanyakan bergunung serta sangat terbatas jangkauan infrastruktur komunikasinya. Kalau di kota mungkin memang mudah, praktis dan tidak merepotkan,tapi bagaimana dengan di desa yang sangat terpelosok? Yang ada justru akan sangat merepotkan. Bisa-bisa, hanya karena mengurusi pendataan online dengan segala hambatannya, para guru, pendidik dan tenaga kependidikan yang di tempat atau memiliki keterbatasan infrastruktur komunikasi, menjadi meninggalkan kewajiban utama mereka mencerdaskan bangsa.
“Jare wong Jawa; sing sabenere goblok iki sajane sapa? Mentrine, apa para pegawene? Wis jelas ora gathuk, tetep wae dipeksa kon nggathuk-ngathukne wae!”
(Bhs. Jawa: “Kata orang Jawa; yang benar-benar bodoh itu sebetulnya siapa? Menterinya, apa para pegawainya (pendidik dan tenaga kependidikan)? Sudah jelas tidak cocok (menerapkan sistem online), tetap saja dipaksakan untuk cocok!”
Penulis : Pakdhe U ®|Windows Live Writer | Blogger | You Tube | Copyright @2013.
Keep smille, even you’re in a bad mood!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar