By: Pakdhe U ®
Jember. Sungguh miris jika mengingat berita yang sering muncul di tv belakangan ini. Kekerasan, penipuan, dan beragam kejahatan seolah saling mengejar rating tertinggi. Dan yang paling menyesakkan dada adalah berita adanya ijazah palsu. Yang artinya pasti ada juga sarjana palsu.
Ada sebuah lembaga pendidikan setigkat doktoral yang ruang kuliahnya di sebuah ruko (rumah toko) yang sempit. Ada juga sebuah lembaga pendidikan yang hanya berisi beberapa gelintir mahasiswa tanpa disertai dosen maupun staff kampus lainnya. Sungguh sangat keterlaluan, demi mengejar untung berlipat ganda,oknum-oknum yang semestinya turut berusaha keras memajukan pendidikan di Indonesia, malah justru menjadikan pendidikan sebagai sarana bisnis belaka.
Di tempat penulis, sudah menjadi rahasia umum jika seseorang ingin mendapatkan ijazah, entah itu setingkat SMU (melalui Kejar Paket C), atau setingkat Sarjana, cukup menyediakan uang dalam jumlah tertentu sudah bisa memiliki ijazah yang diharapkan tersebut. Jumlah tatap muka kelas? Jangan ditanyakan lagi, hampir tidak pernah ada. Paling umum hanya ada di hari sabtu dan minggu, di tempat yang kurang representatif karena pinjam lokal sekolah swasta, itupun belum tentu ada dosennya.
Sarjana palsu memang bertebaran, lalu siapa yang pantas dan layak disalahkan atas semua hal tersebut? Pemerintah? Meskipun kesalahan mutlak bukan menjadi domain pemerintah, tapi sebagai regulator dan penguasa tentulah pantas kesalahan itu dibebankan pada pemerintah. Kenapa? Dengan adanya temuan Sarjana, Ijazah, dan Sekolah Tinggi yang meragukan kualitasnya, bukan tidak mungkin ada oknum Pemerintahan yang turut bermain dalam lingkaran tersebut.
Bagaimana cara mereka bermain? Tentu tidak ada cara lain selain melalui cara perizinan. Dengan mudahnya Pemerintah, melalui pihak yang berwenang, mengeluarkan izin pendirian lembaga pendidikan kepada pihak-pihak yang sejatinya tidak memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menyelengggarakan pendidikan.
Tanpa melalui survei yang komprehensif, bahkan dengan mudahnya para surveyor dari dinas Pendidikan memberikan persetujuan, padahal sarana, prasarana dan faktor pendukung lainnya bisa dikatakan masih belum layak. Mereka (para surveyor) segera memberika persetujuan setelah saku mereka dijejali amplop berisi lembaran uang yang cukup tebal.
Saya mengatakan hal ini karena di sekitar saya berada cukup banyak lembaga pendidikan yang bertebaran. Mereka cukup mudah mendapatkan izin penyelenggaraan pendidikan meskipun pada kenyataannya muridnya hanya segelintir saja. Mereka semua hanya berorientasi pada keuntungan mendapatkan dana BOS ( baca : Memburu Pesona BOS 1 dan Memburu Pesona BOS 2), mengenai kualitas pendidikan yang mereka selenggarakan mereka abaikan.
Tapi, setidak-tidaknya ijazah yang mereka tawarkan bisa dijamin keasliannya, karena memang lembaga pendidikan tersebut mendapatkan izin penyelenggaraan dari dinas terkait. Yang menjadi pembeda mungkin hanyalah kualitas pendidikan yang mereka selenggarakan dengan segudang keterbatasan. Output yang dihasilkan bisa dikatakan memiliki 2 atau 3 grade lebih rendah dari tataran yang seharusnya. Lulusan SMP, tingkat penalarannya masih sama dengan anak kelas 6 SD.
Entahlah kapan hal ini akan berakhir dan kemudian Indonesia menjelma menjadi sebuah negara yang besar? Atau mungkin hal-hal nista ini akan tetap terjadi di bumi Indonesia sampai akhirnya nanti membawa Indonesia semakin tenggelam dalam kegelapan.
Pakdhe U ® | 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar