By : Pakdhe U ®
JBR/id. DPR merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ini artinya pekerjaan anggota dewan di parlemen adalah mewakili rakyat secara proporsional. Katakanlah satu anggota dewan mewakili suara satu juta rakyat, ini artinya satu anggota dewan tersebut memiliki wewenang untuk mewakili keinginan satu juta rakyat. Tapi benarkah hal itu yang terjadi? Apakah mungkin seorang anggota dewan sebenarnya hanya mewakili Partai atau justru mewakili kepentingan segelintir kelompok tertentu?
Melihat dari kejadian di Senayan dalam rapat paripurna DPR-RI, tanggal 25 September 2014 yang membahas tentang RUU Pilkada, yang kemudian pada akhirnya memutuskan secara voting pemilihan Kepala Daerah melalui mekanisme DPR. Tentu saja keputusan ini sangat kontroversial, mengingat Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang sangat maju tentang Demokrasinya. Menjadi contoh dan panutan bagi negara-negara lain berkat sistem pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat, namun justru saat ini, melalui keputusan sidang paripurna tersebut harus menjadi sorotan negatif dunia.
Indonesia dinilai mencla-mencle dalam menerapkan sistem demokrasi yang sebenarnya sudah mulai terbangun dengan sangat baik. Disinilah kemudian sangat nampak bahwa peranan anggota DPR sebenarnya tidak lebih dari perwakilan kelompok tertentu. Alih-alih mewakili rakyat, mereka para anggota Dewan yang (katanya) terhormat, secara terang-terangan mengebiri, memberangus, dan menafikkan keinginan rakyat untuk memillih pemimpinnya secara langsung.
Benarlah kedaulatan demokrasi sudah mati, seperti matinya hati nurani para anggota Dewan yang (katanya) terhormat, yang sudah tidak lagi mendengarkan aspirasi rakyat dan malah memperbudak diri mereka sendiri kepada kerakusan, keangkuhan, dan arogansi politik segelintir kelompok tertentu. Siapakah itu? Sangat naif jika kita berpura-pura tidak tahu. Dan sangatlah tidak bijaksana jika kita kemudian menunjuk kambing hitam, karena sesungguhnya semua hal ini masih penuh dengan kabut kelabu.
Saya tidak ingin membicarakan siapa yang berada di balik keputusan kontroversial, atau yang lebih tepat disebut sebagai keputusan gila ini, tapi saya dan mungkin jutaan penduduk Indonesia, sebagai rakyat, tidak pernah mewakilkan dan atau memberikan kuasa kepada anggota dewan untuk memutuskan pemilihan Kepala Daerah melalui DPR. Sekali lagi tidak pernah!
Yang ada, justru kami sangat menginginkan semua pemilihan pemimpin, baik mulai tingkat RT, RW, Kepala Desa, sampai Presiden, mutlak dan harus secara langsung. Itu adalah harga mati dari sebuah demokrasi. Jika kemudian harga mati tersebut terabaikan dengan paksa, apalah artinya rakyat jika semua keinginannya harus terberangus oleh kepentingan semu segelintir kelompok?
Dalam benak kami, anggota dewan yang sudah kami pilih secara langsung, hanya berkedudukan sebagai bentuk keterwakilan kami (rakyat) dalam parlemen untuk mengawal jalannya pemerintahan, dan kemudian bertindak sebagai corong terdepan kami (rakyat) jika ada kebutuhan mendasar yang sangat diharapkan rakyat dan harus disampaikan kepada pemerintah.
Memang, anggota DPR bertugas membuat Undang-undang, namun bukan sebuah undang-undang yang kemudian memberangus hak konstitusi rakyat. Buatlah undang-undang yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat secara adil dan merata. Jangan kemudian membuat undang-undang yang menguntungkan kedudukan politik segelintir orang saja.
Suka tidak suka, mau tidak mau, setuju tidak setuju, keputusan sudah dibuat. Akhirnya, meskipun menunjukkan keterbelakangan mental anggota dewan, nantinya seorang Kepala Daerah akan dipilih oleh mereka (anggota dewan) dan rakyat hanya bisa menunggu perkembangan di MK. Tapi, jangan salahkan rakyat jika nantinya akan bertindak semaunya sendiri, tidak mau dipimpin, tidak mau diatur, dan sebagainya, toh bukankah pimpinan mereka bukan hasil pilihan mereka sendiri secara langsung?!
Wassalam….
Tidak ada komentar:
Posting Komentar