Refleksi Memperingati Hari Pendidikan Indonesia
Ditulis Oleh : Pakdhe U®
Jember—INA. Bulan lalu adalah bulan yang kelam bagi Pendidikan Indonesia. Kegagalan pelaksanaan UN secara serentak, khususnya di tingkat SMU/Sederajat, yang tidak hanya mencoreng dunia Pendidikan di Indonesia, namun juga memberikan preseden buruk bagi masa depan pendidikan itu sendiri. Entah siapa yang patut dan harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut, yang pasti untuk ke depannya jangan lagi ada kejadian yang serupa seperti itu terulang kembali. Cukup saat itu saja momen memalukan bangsa terjadi.
Dunia Pendidikan di Indonesia, seharusnya mendapatkan perhatian khusus yang sangat serius. Ini mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan beragam. Dikelilingi lautan, bergunung-gunung dan ketiadaan sarana serta prasarana infrastruktur yang lengkap di pulau-pulau kecil terluar. Kesulitan-kesulitan inilah yang menjadikan skenario standarisasi pendidikan secara Nasional akan gagal.
Pemerintah mengharapkan kesetaraan kualitas, baik output maupun input, pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Dari kota besar sampai kota kecil maupun daerah terpencil. Kesetaraan layanan pendidikan dan kesetaraan sarana dan prasarana pendidikan juga tak luput dari harapan Pemerintah.
Tapi, khusus untuk wilayah Indonesia yang demikian luas, demikian beragam dan demikian sulit, skenario standarisasi pendidikan tidaklah bisa diterapkan begitu saja. Mengingat daya dukung masyarakat, wilayah, dan kemampuan siswa di masing-masing daerah tidaklah sama. Katakanlah di Pulau Jawa, jangan kita bicarakan luar Jawa apalagi pulau terpencil, antara kota besar semacam Surabaya dengan kota kecil semacam Jember, sangat jauh perbedaan kemampuan siswa dalam menyerap materi pelajaran. Untuk tingkat kecamatan saja, antara di Surabaya dan di Jember juga bagaikan bumi dan langit.
Mengapa demikian? Di daerah pinggiran, layanan pendidikan masih tradisional dan tidak memiliki perlengkapan pendukung yang memadai, sehingga proses penyerapan materi pendidikan sangat terhambat. Sedangkan di kota,semua serba canggih, lengkap dan sangat mendukung proses penyerapan materi pendidikan. Dari sisi pola pikir siswa pinggiran dengan siswa kota pun sangat terdapat kesenjangan yang berarti. Kalaupun siswa pinggiran mendapatkan alat pendukung lengkap, diseragamkan dengan siswa kota, belum tentu juga mereka bisa mempergunakannya dengan baik dan benar. Alih-alih untuk membantu meningkatkan daya serap siswa, yang ada malah menjadikan siswa bingung dan alat tersebut jadi rusak.
Dengan adanya permasalahan perbedaan daya dukung lingkungan terhadap pendidikan, perbedaan pola pikir siswa, latar belakang orang tua siswa dan hal-hal lainnya, seharusnya mulai saat ini Pemerintah sudah merancang skenario pendidikan nasional secara terperinci dan jelas. Memang akan tetap ada standar nasional, namun konteks penerapan dan penyusunan materi pembelajaran maupun sistem pengajaran harus diubah disesuaikan dengan kemampuan lingkungan, kemampuan siswa, kemampuan guru dan kempuan daya dukung sarana prasarana setempat.
Kurikulum utama bisa saja sama dan harus berlaku minimal 5 tahun, dengan isi materi yang disesuaikan dengan daya tangkap wilayah masing-masing. Sebab, jika tidak berlaku minimal 5 tahun, atau setiap tahun ganti kurikulum, dengan alasan mengikuti perkembangan jaman, guru dipastikan akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum. Siswa senior atau kakak kelas juga tidak akan mampu membimbing adik-adiknya di luar kelas karena adanya perbedaan kurikulum.
Apapun skenarionya, saya mengharapkan hal tersebut harus merangkul kepentingan semua pihak. Harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan bagi semua pihak, baik di daerah maju maupun di daerah terpencil. Yang terpenting adalah, jangan sampai bidang pendidikan dijadikan mainan oleh pejabat yang korup, pejabat yang tidak bertanggungjawab maupun pejabat yang tidak becus kerja. Sampai jumpa pada tulisan selanjutnya. (Pakdhe U®/Blogger/Windows Live Writer/Copyright©2013-0205).
Disarikan dari berbagai sumber.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar