Artikel Oleh : Pakdhe U®.
Jember-IDN. Membaca Jawa Pos edisi 24 Februari 2012, dengan judul Headline “BBM Diusulkan Naik Rp. 2.000”, membuat penulis sedikit mengernyitkan dahi. Untung saja dahi penulis tidak termasuk kategori lebar, sehingga meskipun mengernyit sampai sehebat-hebatnya, tidak bakalan kelihatan.
Mengapa mengernyitkan dahi? Penulis merasa menaikkan harga BBM, berapapun nilainya, tetap akan berimbas pada rakyat kecil. Meskipun disebutkan inflasi akan berada pada kisaran yang aman, tetap saja rakyat kecil yang akan menderita. Selama ini, dengan harga BBM yang belum dinaikkan saja, rakyat merasakan sangat berat dalam menyambung hidup.
Penulis jadi berandai-andai, seandainya ketenangan wilayah Timur Tengah tidak pernah diusik oleh tangan-tangan rakus yang hanya ingin menangguk untung semata, tentu harga minyak tidak perlu dinaikkan. Kita patut mencurigai, konflik tanpa henti di wilayah Timur Tengah dan beberapa wilayah kaya minyak, memang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang tidak ingin harga minyak dunia turun.
Dengan adanya konflik yang berkepanjangan, disusul dengan embargo ekonomi yang didasarkan pada alasan yang samar, otomatis menjadikan harga minyak dunia meroket tinggi. Siapa yang kemudian diuntungkan? Tentu mereka-mereka yang memiliki ladang-ladang minyak tersebut.
Kembali ke masalah BBM di Indonesia. Dalam artikel di Jawa Pos tersebut, juga diungkapkan permintaan maaf Pemerintah melalui Menteri ESDM (Energi Dan Sumber Daya Mineral), sembari mengumbar janji akan memikirkan bantuan yang tepat bagi rakyat miskin yang terdampak kenaikan harga BBM tersebut.
Bantuan sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM sepertinya tidak bisa diharapkan banyak, pasalnya dalam pengalaman terdahulu, banyak sekali kasus penyelewengan, penggelapan dan pemotongan dana oleh pihak penyalur, dalam hal ini pemerintahan desa. Ujung-ujungnya tetap saja menyengsarakan rakyat.
Belum lagi penetapan kategori “miskin” oleh pemerintah yang tidak jelas, dan bisa memicu ketidakadilan pembagian dana kompensasi tersebut. Menurut pemerintah, kategori miskin bisa ditentukan dari bentuk fisik bangunan rumahnya. Jika sebuah keluarga telah memiliki rumah dengan lantai keramik, maka mereka tidak termasuk kategori miskin.
Padahal, sangat banyak sekali keluarga yang memiliki rumah dengan lantai keramik tapi tidak mempunyai penghasilan tetap. Mereka adalah para korban PHK yang dulunya pernah berjaya, namun saat ini sudah tidak memiliki pekerjaan yang layak. Bahkan, di tempat tinggal penulis ada banyak sekali buruh tani, buruh serabutan dan kuli angkut, yang penghasilannya tidak tetap perharinya namun memiliki rumah berlantai keramik. Bagaimana mengatasi yang seperti ini?
Ah, jadi pusing memikirkan itu semua. Semoga saja Embargo ekonomi dan permainan kotor tangan-tangan rakus penguasa ladang minyak bisa segera berakhir. Sehingga BBM tidak perlu naik.
“ Ketika mendapatkan keuntungan dari keringat darah orang lain, janganlah pernah berharap keuntungan itu membawamu menuju kemakmuran “. (Pakdhe U)
Sumber : Jawa Pos 24 Februari 2012, Opini Pribadi.
^^ STOP Kekerasan dan perang yang tidak beradab, SEKARANG JUGA ^^
Penulis : Pakdhe U | Editor : Pakdhe U | Copyrights © 25022012/1519 @ www.pakdheu.blogspot.com™| Blog Client : Windows Live Writer 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar